Buku kas harian sekolah adalah salah satu alat yang penting dalam pengelolaan keuangan sekolah. Buku ini berperan sebagai catatan transaksi keuangan yang terjadi di sekolah setiap harinya. Dalam pengelolaan keuangan sekolah, peran bendahara sangatlah penting. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan sekolah, termasuk pencatatan transaksi keuangan yang terjadi.
Pentingnya peran bendahara dalam pengelolaan keuangan sekolah tidak bisa dipandang remeh. Sebagai pengelola keuangan sekolah, bendahara harus mampu menjaga keuangan sekolah agar tetap sehat dan teratur. Dengan memiliki catatan keuangan yang lengkap dan akurat, sekolah dapat mengontrol pengeluaran dan pemasukan keuangan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan anggaran ke depan.
Selain itu, dengan adanya buku kas harian sekolah, bendahara dapat melakukan monitoring terhadap transaksi keuangan yang terjadi di sekolah. Dengan demikian, sekolah dapat mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan sekolah. Dengan kata lain, buku kas harian sekolah membantu dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.
Dalam mengelola buku kas harian sekolah, bendahara juga harus memahami prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini penting agar catatan keuangan yang dibuat benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, bendahara juga harus memiliki integritas yang tinggi dan disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan sekolah.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa buku kas harian sekolah dan peran bendahara dalam pengelolaan keuangan sekolah sangatlah penting. Dengan adanya buku kas harian sekolah yang teratur dan akurat serta peran bendahara yang profesional, sekolah dapat mengelola keuangan dengan baik dan mencegah adanya potensi kerugian keuangan.
References:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Sekolah.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Daerah.
